Kemenangan Marzuqi-Subroto di Pilkada Jepara Tunggu Keputusan MK

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara Muslim Aisha mengemukakan, pelantikan calon bupati dan wakil bupati terpilih setempat menunggu hasil gugatan yang diajukan oleh calon lain ke Mahkamah Konstitusi.

“Hingga kini, kami masih menunggu surat pemberitahuan dari MK tentang adanya gugatan dari calon lain,” ujarnya di Jepara, Rabu (8/2/2012).

Pelantikan calon bupati terpilih, katanya, baru bisa dilakukan setelah gugatan hasil pilkada tersebut diterima atau ditolak oleh MK.

Ia mengatakan, Rabu ini (8/2) merupakan hari terakhir bagi calon yang ingin mengajukan gugatan ke MK terkait hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2012.

Menurut rencana, kata dia, pekan ini KPU Jepara akan menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara ke DRPD Jepara, pada Kamis (9/2).

Selanjutnya, kata dia, DPRD memiliki waktu tiga hari untuk meneruskan atau menyampaikan usulan pengesahan calon bupati terpilih kepada Mendagri melalui gubernur.

“Sedangkan Mendagri memiliki waktu sekitar 30 hari dalam menerbitkan pengesahan dan pengangkatan calon bupati dan wakil bupati terpilih,” ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, tahapan tersebut dipastikan tidak bisa dimulai pekan ini karena KPU Jepara masih menunggu surat pemberitahuan dari MK tentang adanya gugatan hasil Pilkada Jepara.

Sesuai jadwal, katanya, rencana pelantikan calon bupati terpilih dilakukan pada 5 Maret 2012.

Berdasarkan pengalaman perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada di daerah lain, katanya, surat pemberitahuan resmi dari MK terkait adanya gugatan berkisar antara satu pekan hingga dua pekan baru diterima KPU.

“Informasinya, calon lain sudah memasukkan gugatannya ke MK,” ujarnya.

Setelah menerima pemberitahuan resmi dari MK, katanya, tahapan berikutnya, yakni memasuki proses persidangan dan MK memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan hingga keluarnya putusan.

Terkait dengan gugatan tersebut, katanya, KPU sebagai penyelenggara siap, mengingat tahapan yang dilakukan selama ini telah memenuhi aturan perundang-undangan yang ada.

“Hanya saja, kami belum mengetahui materi gugatan yang diajukan pihak penggugat,” ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara, Nur Yahman-Aris Isnandar menolak menandatangani hasil rapat pleno penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang digelar KPU Jepara, Sabtu (4/2).

Pasangan calon Nur Yahman-Aris Isnandar juga mengisyaratkan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), menyusul adanya dugaan sejumlah pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada Jepara 2012.

Alasan mengajukan gugatan ke MK, di antaranya adanya dugaan terjadinya penggelembungan suara, karena terjadi selisih antara surat suara yang dikirim dengan surat suara sah dan tidak sah diperkirakan mencapai puluhan ribu suara.

Selain itu, hasil investigasi tim di lapangan, terdapat selisih antara jumlah daftar pemilih tetap (DPT), jumlah pemilih yang hadir, dan jumlah pemilih yang tidak hadir di tempat pemungutan suara (TPS).

Tim sukses pasangan calon Nur Yahman-Aris Isnandar juga menemukan adanya dugaan keterlibatan aparatur pemerintah.

Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di Aula KPU Jepara, pasangan Ahmad Marzuqi-Subroto ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jepara terpilih karena meraih dukungan terbanyak dengan jumlah suara sebanyak 222.213 suara atau 42,49 persen dari jumlah suara sah sebanyak 522.988 suara.

Urutan kedua pasangan Nur Yahman-Aris Isnandar sebanyak 189.150 suara (36,17 persen).

Urutan ketiga, pasangan Yuli Nugroho-Nuruddin Amin sebanyak 95.699 suara (18,3 persen), berikutnya pasangan Khaeron Syariefudin-Ahmad Ja’far sebanyak 15.926 suara (3,04 persen). (Fat/An)